Riset: Wajah Ketimpangan Indonesia Warisan Zaman Kolonial Belanda

Hindia Belanda menjadi primadona komoditas tropis (seperti karet dan gula) yang menjadi motor penggerak ekonomi global pada era tersebut.

Mempelajari tingkat kesenjangan pendapatan di Hindia Belanda dapat membantu kita melihat bagaimana dampak sistem perkebunan dan perdagangan global (dalam konteks institusi kolonial) terhadap penghidupan masyarakat di negara jajahan. Hal ini dapat menjadi gambaran mengenai dampak negatif kurangnya kebebasan ekonomi terhadap pertumbuhan akibat tingginya angka kesenjangan.

 

Penelitian saya berfokus pada sejauh apa derajat kesenjangan berbeda-beda di antara wilayah-wilayah Hindia Belanda pada awal abad ke-20 untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan, utamanya sistem perkebunan dan globalisasi.

Baca juga: Nasib Masyarakat Adat di Indonesia: Terabaikan, Termarginalisasi, Tak Dilindungi

Tingkat Kesenjangan pada Masa Hindia Belanda

Penelitian sebelumnya tentang Hindia Belanda menggarisbawahi bagaimana ledakan populasi di Jawa pada akhir abad ke-19 berujung pada menyebarnya angka kemiskinan, adanya tingkat kesenjangan yang tinggi antar etnis (pribumi, Tionghoa, dan Eropa), hingga bagaimana 1 persen penduduk mengantongi belasan persen total pendapatan koloni pada dekade 1920-30an. Sementara, tren kesenjangan di antaranya dipengaruhi oleh terpaparnya petani kecil pada fluktuasi harga komoditas dan melambungnya sewa tanah akibat menjamurnya cash crop atau tanaman komersial untuk diperdagangkan di pasar global.

Penelitian saya berpusat di tingkat karesidenan, yang jika dibandingkan dengan tata pemerintahan Indonesia saat ini setara dengan level provinsi. Saya menggunakan data pajak penghasilan pada dekade 1920-an, distribusi lahan, serta upah di berbagai karesidenan, dikombinasikan dengan sejumlah kajian mengenai kesejahteraan penduduk pribumi yang diterbitkan pada era tersebut.

Untuk menganalisis, saya menggunakan empat tolok ukur kesenjangan yaitu rasio gini (distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah), indeks Theil (ukuran “jarak” populasi terhadap kondisi ideal ketika semua orang memiliki pendapatan seragam), inequality extraction ratio (IER, ekstraksi kesenjangan oleh kelompok elit), dan top income ratio (TIR, perbedaan antara pemasukan mereka yang berpendapatan tertinggi dengan pendapatan subsisten).

Hasilnya, Batavia (Jakarta), Surabaya, Priangan (Jawa Barat), Semarang, Sumatera Timur (Sumatera Utara), dan Kalimantan Barat memiliki tingkat kesenjangan paling tinggi.

Batavia, Surabaya, dan Semarang merupakan kota besar yang memiliki populasi Eropa yang tinggi dan tempat bermukim orang-orang terkaya dari ketiga etnis dominan. Sementara, tanam paksa kopi di Priangan menjadi akar tingginya kesenjangan di wilayah tersebut. Di Sumatera Timur, dominasi tanaman perkebunan dan penghasilan tenaga kerja tidak terampil yang rendah menjadi latar dari ketimpangan pendapatan.

Tingkat kesenjangan yang rendah dapat ditemukan di Sumatera Barat, Jambi dan Rembang, dengan kesenjangan terkecil berada di Banten, Madura, Bali, dan Tapanuli.

Rendahnya tingkat kesenjangan umumnya berada di karesidenan yang ekspansi ekspornya dilakukan oleh petani kecil (seperti di Jambi dan Sumatera Barat) alih-alih perkebunan besar milik Eropa, atau di wilayah yang rata-rata tingkat upahnya relatif rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya dinamika pribumi dalam ekonomi berbasis ekspor, serta bagaimana wilayah yang berfokus pada budidaya tanaman pangan dan bukan pada tanaman komersil untuk ekspor memiliki tingkat pemasukan yang lebih merata. Bengkulu, Tapanuli, dan Bali, misalnya hampir-hampir tidak memiliki ekspor.

Perlu menjadi catatan bahwa tingkat kesenjangan yang rendah bisa jadi berkorelasi dengan rendahnya rata-rata tingkat pendapatan, imbas dari kondisi tanah yang tidak subur yang membuat ekonomi sulit berkembang.

Hal ini terjadi di Banten dan Madura. Cerita novel Max Havelaar karya Multatuli, yang di dalamnya memuat ilustrasi bagaimana pejabat lokal di Banten merampas kerbau milik petani karena tak adanya hasil panen, bisa menjadi ilustrasi kondisi ini.

Terakhir, perhitungan komponen pemasukan tertinggi (TIR) relatif kecil di Sulawesi, Tapanuli, dan Jambi, wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi Eropa yang rendah.

Baca juga: Patriarki dan Kolonialisme Jadi Penyebab Utama KDRT di Seluruh Dunia

Bagaimana Globalisasi Berdampak pada Kesenjangan di Negara Jajahan

Studi terdahulu menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan di Indonesia melonjak ketika globalisasi merebak pada masa-masa damai menjelang Perang Dunia I.

Saya mengkaji data-data primer yang menunjukkan nilai ekspor per kapita untuk melihat sejauh mana Hindia Belanda berinteraksi dengan pasar global. Selain itu, saya juga meninjau luasan tanah perkebunan (estate) dibanding dengan total area karesidenan, dengan menimbang bahwa moda produksi komoditas ekspor lewat sistem estate menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak merata dibandingkan dengan produksi dari petani kecil.

Perkebunan swasta yang dimiliki pemukim Eropa mulai bermunculan ketika Undang-Undang Pertanian diperkenalkan pada 1870. Sebelumnya, pemerintah Belanda memonopoli budidaya tanaman ekspor.

Peraturan tersebut menggariskan bahwa sawah irigasi dimiliki rakyat. Namun, lahan kosong sisanya dimiliki oleh pemerintah kolonial dan dapat disewakan selama 75 tahun (erfpacht) pada bangsa Eropa yang kemudian menggunakannya untuk perkebunan tanaman komersial dengan tetap mempertimbangkan hukum adat dan kepemilikan elit lokal untuk menghindari potensi pemberontakan.

Dengan menghitung indeks kesenjangan dan membandingkannya dengan areal estate, saya menemukan bahwa semakin luas perkebunan semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini tidak mengejutkan mengingat ekspor perkebunan merupakan sumber pemasukan utama pada penghujung era Hindia Belanda.

Sebagian besar penghasilan dari usaha perkebunan ini diserap oleh pemilik estate dan manajemennya. Sementara, buruh kebun hanya menerima upah yang rendah.

Belum lagi, sejumlah besar uang dari estate dikirim ke Belanda, dengan sejumput kecil pejabat Indonesia turut menikmati hasilnya.

Saya menilik sampel dari 12 karesidenan yang memiliki cakupan pajak pendapatan yang tinggi untuk melihat bagaimana perubahan ekspor dan luasan estate memengaruhi kesenjangan.

Sampel ini melingkupi Bangka, Bengkulu, Belitung, Sumatera Barat, Lampung, Maluku, Palembang, Riau, Kelimantan Tenggara, Sumatera Timur, Jambi, dan Tapanuli. Hasilnya, tiap peningkatan 1 persen proporsi lahan dibanding total wilayah residensi, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dalam poin indeks kesenjangan (3,7 untuk Gini dan 4,2 untuk Theil).

Ringkasnya, perdagangan global memengaruhi indeks kesenjangan, dan pengaruh antara estate dan ketimpangan pendapatan menunjukkan pentingnya mempelajari konteks institusional dalam perdagangan global.

Baca juga: Serba Salah Subsidi Energi: Rakyat Miskin Tetap Jadi Korban

Apa yang Bisa Dipelajari dari Penelitian Ini?

Dengan menggunakan empat patokan kesenjangan, kita dapat melihat tingkat ketimpangan berbeda secara ekstrem di berbagai wilayah di Nusantara.

Wilayah miskin tanpa aktivitas ekspor seperti Banten dan Madura memiliki tingkat kesenjangan rendah pada dekade 1920-an. Tingkat kesenjangan di wilayah yang sedikit lebih kaya seperti Sumatera Barat dan Jambi, yang kegiatan ekspornya didominasi oleh petani kecil, masih relatif terkontrol.

Sementara, area dengan pendapatan tinggi dengan aktivitas komersial berada di tangan bangsa Eropa, seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang, memiliki tingkat kesenjangan yang sangat tinggi dengan rasio gini di atas 50 (dari 100 poin).

Data tersebut menunjukkan bahwa bahkan dalam satu koloni, tingkat kesenjangan bervariasi dan satu takaran ukur tidak akan cukup untuk membaca tren ketimpangan yang terjadi. Penting untuk melihat lebih dalam ke tingkat pemerintahan daerah dan bukan sekadar level kesenjangan di satu negara untuk bisa memahami tren dan faktor-faktor di balik ketimpangan pendapatan.

Ketika ditarik ke level global, hal terpenting yang memengaruhi kesenjangan bukanlah peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas itu sendiri, namun bagaimana perdagangan ini diatur. Dan dalam konteks kolonial, hal ini bisa dilihat dari apakah perdagangan dikelola oleh perkebunan atau oleh petani kecil

 

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.

Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.